Sistem Pemerintahan Indonesia

SISTEM PEMERINTAHAN Yang Terjadi Di ORDE LAMA

Pengertian Orde Lama

Yang di maksud dengan orde lama yaitu adalah  nama masa pemerintahan jabatan kekuasaan presiden soekarno dengan wakil presidennya moh Hatta karena pada masa itu indonesia adalah negara yang baru saja lahir setelah perang dunia 2 atas kemenagan sekutu Banyak rintangan yang harus dihadapi indonesia yang baru saja merdeka yang memaksa harus berhadapan dengan NICA yang di boncengi oleh sekutu yaitu inggris kemudian perjanjian kmb.

    Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai yaitun sistem demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pembentukan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada pada kabinet. Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 september 1950 adalah kabinet Natsir. Sebagai formatur ditunjuk Mohammad Natsir sebagai ketua Masyumi yang menjadi partai politik terbesar saat itu. Program kerja Kabinet Natsir pada masa pemerintahannya secara garis besar sebagai berikut ;

a.    Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.

b.    Memajukan perekonomian, keeshatan dan kecerdasan rakyat.

c.     Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.

d.    Memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950.

e.     Memulihkan keamanan dan ketertiban.

Peranan PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia yang dilangsungkan dalam Operasi Trikora mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.

Dampak  G 30 S PKI:

Dampak Politik

a.Presiden Soekarno kehilangan kewibawaan di mata rakyat Indonesia.
b. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara.
c. Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.
d. Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah tritura atau tiga tuntutan rakyat, yaitu

1) Pembubaran PKI.
2) Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur- unsur PKI.
3) Penurunan harga-harga barang.

e. Pemerintah mengadakan reshuffle (pembaharuan) terhadap Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditujuknya kabinet yang anggotanya seratus menteri sehingga dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri.

f. Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI sebab dianggap telah menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi dan turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda.

g. Pada tanggal 11 Maret 1966, diselenggarakan sidang kabinet yang ingin membahas kemelut politik nasional. Namun sidang itu tidak dapat diselesaikan dengan baik karena adanya pasukan tak dikenal yang ada di luar gedung yang dianggap membahayakan keselamatan Presiden Soekarno.

Dampak ekonomi

Di bidang ekonomi, peristiwa G30S/PKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang, bahkan melebihi 600% setahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi.

a. Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu dari Rp. 1000 menjadi Rp. 100.

b. Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga yang sulit untuk dikendalikan.

Ciri-Ciri Demokrasi Orde Lama

1.     Adanya rasa  gotong-royong

2.     Tidak mencari kemenangan atas golongan lain

3.     Selalau mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat

Kelebihan & Kekurangan Orde Lama

Kelebihan :

1.     Perinsip Berdikari (Berdiri Di atas Kaki Sendiri No Leverage)

2.     Khrismatik Bungkarno Yang luar biasa

3.     Disegani oleh Negara lain

4.     Moral bangsa dan nasionalisme masih terjaga

5.     Indonesia berhasil Merebut kemerdekaan

6.     Indonesia Berhasil Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

7.     Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat

8.     Dilakukan Pemilihan umum untuk pertama kali nya

Kekurangan :

1.     Sistem Pembangunannya Lambat

2.     Otoriter

3.     Masyarakat cukup sengsara

4.     Perekonomian Anjlok

5.     Banyak nya terjadi pemberontakan

6.     Seringnya terjadi pergantian cabinet

7.     Terjadinya krisi Ekonomi

8.     Munculnya G30S PKI yang merugikan bangsa Indonesia

Masa Orde Baru

     Latar Belakang Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal hal tersebut.

Sistem Pemerintahan di masa Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.

Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Orde Baru Terjadi dari tahun 1968 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998]. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan padaPancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945.

 Akan tetapi Orde Baru justru  hanya menghambat dan membelenggu kebebasan rakyat.

Ia tidak sejalan dengan esensi dan substansi demokrasi. Kekuasaan menjadi sentralistis pada kepemimpinan Soeharto. Demokrasi baginya hanyalah alat untuk mengkristalisasikan kekuasaannya. Soeharto kembali menghadirkan ‘demokrasi terpimpin kostitusional’ model barudengan melandaskan ideologi pancasila sebagai dasar dan falsafah demokrasi.Selama tiga dasawarsa, pemerintahannya menjadi rezim yang sangat kuat. Pemilihan Umum tidak lagi menjadi sentral demokratisasi di Negara. Meski telah diadakan selama enam kali dimasa Soeharto, Pemilu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai demokratis. Masih terjadi dominasi satu partai yang sebenarnya dikontrol dan dikelola oleh Soeharto yang kekuasaannya didukung penuh oleh militer. Tidak ubahnya yang terjadi adalah ‘demokrasi’ yang membunuh demokrasi

               

       Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

    1.     Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

    2.     Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%

    3.     Adanya TRITURA

    4.     Turunnya wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno

    5.     Dikeluarkannya SUPERSEMAR

        Pelaksanaan Orde Baru

        1.     Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden

        2.     Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.

   3. Perkembangannya, kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.

     4.    Untuk menjalankan Demokrasi Pancasila maka Indonesia memutuskan untuk menganut sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politika,tetapi itupun tidak diperhatikan atau diabaikan.

          Lembaran Kelam Orde Baru

      1.     Diskriminasi non-pribumi ditambah adanya penganiayaan

      2.     Pengadilan dan penghukuman oknum-oknum G30S/PKI yang tidak relevan

      3.     Terjadinya tragedi-tragedi dan kerusuhan berdarah di tahun 1998

      4.     Separatisme mulai berkembang di Papua dan Aceh

      5.      Budaya bapakisme sangat berkembang

        Kekurangan dan Kelebihan sistem pemerintahan orde baru

             Kekurangan Orde Baru

·        Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

·     Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

·        Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi

·        Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

·   Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius.”

·        Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara

·       Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

·        Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)

·   Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

       Kelebihan Orde Baru 

         1.     Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565

          2.     Sukses transmigrasi

          3.     Sukses KB

         4.     Sukses memerangi butahuruf

         5.     Sukses swasembada pangan

         6.     Pengangguran minimum

         7.     Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

        8.     Sukses Gerakan Wajib Belajar

        9.     Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

       10.  Sukses keamanan dalam negeri

       11.  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

      12.  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kebijakan dan tindakan Soeharto dalam memimpin Negara di masa orde baru

Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Berakhirnya Masa Orde Baru

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelaslihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan hargaminyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkattajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin paramahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yangmeluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknyauntuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuh nya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisiss moneter yang terjadi padatahun 1997. KKN semakin merajalela dan sementar kemiskinan terus meningkat. terjadinya ketimpangan social yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan social munculnya demonstrasi besar-besaran yang d buat oleh mahasiswa dengan tuntutan utama para demonstrasi yaitu Harus memperbaiki ekonomi warga & reformasi.

      Dan akhirnya unjuk rasa yang di lakukan para mahasiswa & demonstran pun berakhir.

     Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto pun akhirnya  mengundurkan diri dan Presiden soeharto pun menyerahkan jabatan nya kepada wakil nya yaitu B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sistem Reformasi

 Masa Reformasi (1998-sekarang)

Masa reformasi ini terjadi setelah jatuhnya  sistem pemerintah Orde Baru yang terjadi pada  tahun 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah itu Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kemunduran Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Sistem Pemerintahan

Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Sistem Konstitusional

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan Check and Balances. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “check and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.

Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak dua kali, yaitu :

• Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

• Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Sumber Dari : DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun. 2005. Sejarah Untuk SMA kelas XII Program Ilmu Sosial Dan Bahasa. Klaten : Cempaka Putih.

Tim Penyusun, MGMP. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Dan Dunia untuk Kelas XII SMA Program IPS. Malili : Raodah Foto Copy.

Soehino. 1992. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : Liberty.

Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen Pertama-Keempat.

Wayan, I Badrika.(2006).Sejarah:Untuk SMA Kelas XI.Jakarta.Erlangga.

http://www.scribd.com/doc/73723349/MAKALAH

 http://helpmeairant.wordpress.com/2011/11/27/pelaksanaansistempemerintahannegaraindonesia/

 http ;//www.wikipedia.org/sejarah indonesia//

http ;//www.wikipedia.org/sejarah indonesia//